Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana, Rabu 23 Februari 2011, mengatakan pemerintah akan membagi koridor ekonomi menjadi tiga kelompok. Setiap kelompok terdiri atas dua koridor.

VIVAnews - Pemerintah berencana membangun koridor ekonomi guna percepatan dan perluasan pembangunan nasional. Setiap koridor ekonomi akan memiliki aktivitas ekonomi utama.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana, Rabu 23 Februari 2011, mengatakan pemerintah akan membagi koridor ekonomi menjadi tiga kelompok. Setiap kelompok terdiri atas dua koridor.

Kelompok I terdiri atas koridor ekonomi Sumatera dan Jawa. Kelompok II terdiri atas koridor ekonomi Kalimantan dan Sulawesi, serta kelompok III Bali-Nusa Tenggara dan Papua-Maluku.

Secara detail, Armida menjelaskan, tema pembangunan atau aktivitas utama dari masing-masing koridor adalah sebagai berikut:

Kelompok I:
Koridor Sumatera akan memfokuskan pada sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Sementara itu, koridor Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional.

Kelompok II:
Koridor Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Selanjutnya, koridor Sulawesi-Maluku Utara sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, serta perikanan nasional.

Kelompok III:
Koridor Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional. Lalu, koridor Papua-Maluku sebagai pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia.

Selain dana dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan investor asing, perusahaan swasta juga akan terlibat dalam pembangunan koridor ekonomi tersebut.

Beberapa investor asing yang sudah menyatakan kesiapannya antara lain dari Jepang, Korea Selatan, dan India. Sementara itu, dari BUMN yang juga siap membantu mensukseskan koridor ekonomi antara lain PT Angkasa Pura, PT Jasa Marga Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Pupuk Kaltim, PT Krakatau Steel Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Perum Perumnas, dan PT Garuda Indonesia Tbk.

Menurut Kepala Humas Bappenas, Maruhum Batubara, untuk mensukseskan koridor ekonomi tersebut perlu dibangun kesepahaman bersama dalam pelaksanaan rencana induk (master plan), yang pelaku utamanya adalah swasta. Sementara itu, pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator.

"Rencananya, akhir Maret akan dilakukan rapat lanjutan dengan berbagai pihak dari dunia usaha dan swasta terkait master plan 2011-2025, sebelum diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal April mendatang," kata Maruhum kepada VIVAnews.com. (umi)
• VIVAnews