KEPRIHATINAN TINGKAT KEMISKINAN DI NEGARA KITA TERCINTA

Definisi dan Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan Agregat

Kemiskinan agregat menunjukkan proporsi dan jumlah penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan agregat atau yang sering disebut angka kemiskinan makro digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa.
Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam implementasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata‐rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin.
Angka jumlah penduduk miskin seperti yang dijelaskan di atas, disebut juga sebagai Poverty Headcount Index atau P0. Jumlah penduduk yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan ini sering juga disebut sebagai Poverty Incidence. Mengapa digunakan konsumsi dalam menghitung jumlah penduduk miskin? Setidaknya ada 3 (tiga) alasan utama: Pertama, dalam pelaksanaan survei, terutama bagi masyarakat miskin yang mempunyai pendapatan tidak tetap, lebih mudah menanyakan jenis barang (termasuk makanan) dan jasa yang telah dikonsumsi atau dibelanjakannya.  Kedua, dengan diketahuinya jenis makanan yang dikonsumsi maka akan menjadi jauh lebih mudah untuk mengkonversinya menjadi tingkat kalori yang dikonsumsi. Informasi mengenai tingkat kalori yang dikonsumsi menjadi penting karena tingkat kemiskinan dihubungkan dengan seberapa besar kalori yang dikonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan ditetapkan 2100 kilo kalori per orang perhari sebagai batas kemiskinan. Ketiga, dalam kenyataannya, terutama bagi penduduk miskin yang tidak mempunyai tabungan, dalam jangka menengah tingkat pendapatan akan sama dengan tingkat konsumsi (belanja).

Rumah Tangga Sasaran

Data kemiskinan agregat hanya menggambarkan persentase dan jumlah penduduk miskin. Walaupun sangat berguna untuk mengetahui kemajuan pembangunan suatu bangsa, namun tidak dapat digunakan sebagai penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program  Bantuan Pendidikan membutuhkan informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin itu berada (by name dan by address).
Penyaluran program penanggulangan kemiskinan memerlukan nama dan alamat rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran (RTS) ini sering disebut data kemiskinan mikro. Pengumpulan datanya harus dilakukan secara sensus. Pengumpulan data rumah tangga sasaran didasarkan pada ciri‐ciri rumah tangga miskin yang diperoleh dari survei kemiskinan agregat.

Tabel 1. Ciri-ciri Rumah Tangga Sasaran (RTS)

No	Variabel	Kriteria
1	Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga	< 8m²
2	Jenis lantai rumah	Tanah/papan/kualitas rendah
3	Jenis dinding rumah	Bambu, papan kualitas rendah
4	Fasilitas tempat buang air besar (jamban)	Tidak punya
5	Sumber air minum	Bukan air bersih
6	Penerangan yang digunakan	Bukan listrik
7	Bahan bakar yang digunakan	Kayu/arang
8	Frekuensi makan dalam sehari	Kurang dari 2 kali sehari
9	Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu	Tidak
10	Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART	Tidak
11	Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak
12	Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga	Petani gurem, nelayan, pekebun
13	Pendidikan kepala rumah tangga	Blm pernah sekolah/Tdk tamat SD
14	Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,-	Tidak ada

Sumber : BPS, 2010

Pengumpulan data RTS ini telah dilakukan BPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2005 dan September 2008. Daftar RTS yang dihasilkan bukan hanya data rumah tangga (RT) miskin, tetapi juga mencakup daftar RT hampir miskin (near poor).
Jumlah anggota RTS yang tergolong miskin, jumlahnya konsisten dengan jumlah penduduk miskin secara agregat. Jadi, sebetulnya tidak ada dua angka kemiskinan. Jumlah anggota RTS dalam pelaksanaan program Bantuan Tunai Langsung (BLT) lebih besar dari jumlah penduduk miskin secara agregat, dikarenakan jumlah tersebut juga memasukkan RTS hampir miskin.
BPS akan melakukan pengumpulan data RTS kembali pada tahun 2011. Pengumpulan data tersebut menggunakan metodologi yang telah disempurnakan. Dengan dikumpulkannya data RTS pada tahun 2011, diharapkan seluruh program penanggulangan kemiskinan bersasaran (targeted program) menggunakan data RTS tersebut (Unified Database).

Tabel 2. Jumlah RTS Menurut Provinsi dan Kategori Kemiskinan Berdasar PPLS 2008

Provinsi	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Total
Nanggroe Aceh Darussalam	83,254	219,528	226,970	529,752
Sumatera Utara	146,674	301,223	390,466	838,363
Sumatera Barat	46,001	97,469	113,968	257,438
R i a u	37,356	95,703	120,691	253,750
J a m b i	23,395	48,804	60,938	133,137
Sumatera Selatan	107,132	244,589	245,221	596,942
Bengkulu	24,268	55,968	40,366	120,602
Lampung	116,838	333,194	289,962	739,994
Bangka Belitung	4,887	8,093	15,428	28,408
Kepulauan Riau	14,145	20,809	39,647	74,601
SUMATERA	603,950	1,425,380	1,543,657	3,572,987
DKI Jakarta	28,909	51,063	100,688	180,660
Jawa Barat	484,683	1,008,786	1,347,065	2,840,534
Jawa Tengah	467,726	1,147,239	1,273,396	2,888,361
DI Yogyakarta	34,937	89,868	76,823	201,628
Jawa Timur	493,004	1,256,122	1,330,696	3,079,822
Banten	100,701	208,337	320,280	629,318
JAWA	1,609,960	3,761,415	4,448,948	9,820,323
B a l i	12,176	45,222	77,406	134,804
Nusa Tenggara Barat	96,444	255,728	207,108	559,280
Nusa Tenggara Timur	113,321	223,159	217,290	553,770
BALI DAN NUSA TENGGARA	221,941	524,109	501,804	1,247,854
Kalimantan Barat	58,709	104,551	183,415	346,675
Kalimantan Tengah	24,978	39,073	74,290	138,341
Kalimantan Selatan	30,481	56,134	82,804	169,419
Kalimantan Timur	28,156	73,511	87,330	188,997
KALIMANTAN	142,324	273,269	427,839	843,432
Sulawesi Utara	19,877	49,379	46,539	115,795
Sulawesi Tengah	28,192	64,502	66,432	159,126
Sulawesi Selatan	88,781	213,380	211,959	514,120
Sulawesi Tenggara	45,473	104,625	103,059	253,157
Gorontalo	16,524	31,419	22,574	70,517
Sulawesi Bais kemrat	27,064	30,373	33,136	90,573
SULAWESI	225,911	493,678	483,699	1,203,288
Maluku	33,450	72,618	38,268	144,336
Maluku Utara	11,592	21,921	22,747	56,260
Irian Jaya Barat	29,255	48,433	34,405	112,093
Papua	112,387	208,351	166,696	487,434
MALUKU DAN PAPUA	186,684	351,323	262,116	800,123
Indonesia	2,990,770	6,829,174	7,668,063	17,488,007

Ukuran Kemiskinan lain

Ukuran kemiskinan lain yang sering digunakan adalah Poverty Gap Index atau P1. Indeks ini menggambarkan selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata-rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Indeks ini menggambarkan kedalaman kemiskinan (the depth of poverty). Perkembangan angka indeks P1 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan.

Ukuran kemiskinan lain adalah Poverty Severity Index atau P2. Indeks Keparahan Kemiskinan ini adalah jumlah dari kuadrat  selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata-rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Dengan melakukan pengkuadratan, indeks ini memberi bobot yang lebih besar bagi penduduk miskin yang memiliki pengeluaran jauh di bawah garis kemiskinan. Serupa dengan P1, Perkembangan angka indeks P2 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan.

Baik menggunakan P1 maupun menggunakan P2, menunjukan adanya perbaikan dari waktu ke waktu, seperti terlihat pada gambar 2.

Gambar 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Ukuran kemiskinan lain yang sering digunakan adalah menggunakan batas kemiskinan 1 (satu) US$ dan 2 (dua) US$ per kapita per hari. Batas kemiskinan menggunakan US$ ini sering disalah artikan dengan menggunakan nilai tukar biasa (exchange rate) untuk mendapatkan garis kemiskinan. Sehingga kalau nilai tukar adalah Rp. 8.500 per satu dolar, maka garis kemiskinan 1 (satu) US$ per kapita per hari, menjadi Rp. 255.000 per kapita per bulan. Bila perhitungan ini benar maka menjadi lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional yang sebesar Rp. 233.740 per kapita per bulan, kenyataannya tidak begitu. Nilai tukar yang digunakan dalam perhitungan garis kemiskinan 1 (satu) US$ dan 2 (dua) US$ adalah nilai tukar dolar PPP (Purchasing Power Parity). Nilai tukar PPP menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara, dalam hal ini US$, untuk membeli barang dan jasa yang “sama” di negara lain. Ilustrasi sederhana adalah sebagai berikuti, bila seseorang di Indonesia  membeli beras seharga Rp. 5000 per liter, sementara di Amerika satu liter beras dengan kualitas yang sama harganya  adalah 1 (satu) US$, dengan nilai tukar biasa artinya Rp. 8.500, dengan pengertian nilai tukar PPP, maka orang di Indonesia yang membeli beras tadi dianggap telah membelanjakan 1  (satu) US$, walaupun pada kenyataannya dia hanya mengeluarkan Rp. 5000. Dalam realitanya tidak sesederhana ilustrasi di atas, barang dan jasa yang  tersedia tidak hanya beras melainkan ratusan barang dan jasa lainnya.

Dengan menggunakan US$ PPP tadi, maka garis kemiskinan nasional pada saat ini adalah sekitar 1,25 US$ PPP per kapita per hari. Dengan demikian garis kemiskinan nasional yang digunakan selama ini lebih tinggi dari batas 1 (satu) US$ PPP. Tidak heran, bila kita menggunakan ukuran  garis kemiskinan 1 (satu) US$ per kapita per hari, justru jumlah orang miskin di Indonesia hanya sekitar 10,01  % pada tahun 2009 lebih sedikit dengan jumlah orang miskin yang dikeluarkan oleh BPS yaitu 14,15 % pada tahun 2009. Untuk kepentingan tujuan Milleninium Development Goals (MDGs), digunakan ukuran kemiskinan 1 US$ per kapita per hari. Sasaran MDGs untuk tingkat kemiskinan Indonesia adalah 10,3% pada tahun 2015. Dengan ukuran ini Indonesia telah mencapai sasaran MDGs pada tahun 2009, jauh sebelum tahun 2015.

Dengan menggunakan ukuran kemiskinan 2 (dua) US$ PPP per kapita per hari, jumlah orang miskin di Indonesia menjadi sekitar 50 %. Ukuran kemiskinan 2 (dua) US$ PPP per kapita per hari biasanya digunakan untuk negara yang kondisi ekonominya jauh lebih baik. Untuk negara bekembang ukuran 2 US$ per kapita per hari dianggap terlalu tinggi. Namun demikian, jika perkembangan tingkat kemiskinan menggunakan ukuran yang konsisten, maka baik dengan menggunakan 1 US$ per kapita per hari, maupun dengan 2 US$ per kapita per hari, maupun dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus menurun setiap tahunnya.

Walaupun tingkat kemiskinan cenderung menurun dari tahun ke tahun, namun jumlah absolutnya masih sangat besar. Pada tahun 2011, tingkat kemiskinan nasional adalah 12,49 % atau 30 juta orang. Jumlah ini lebih banyak dari pada jumlah penduduk Malaysia (28,2 juta orang). Hal ini merupakan tantangan dan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi semua pihak.

Baik menggunakan ukuran 1 US$ per kapita per hari maupun menggunakan 2 US$ per kapita per hari, menunjukan adanya perbaikan dari waktu ke waktu, seperti terlihat pada gambar 3.

Gambar 3. Proporsi Penduduk dengan Tingkat Pendapatan Di Bawah 1 US$  PPP/Kapita/Hari, 2 US$ PPP/Kapita/Hari, Garis Kemiskinan Nasional